Semarang-kopertis6.or.id Sistem layanan kita bangun secara online dan tranparan, dengan begitu mudah mudahan tidak terjadi pungli. Godaan terhadap pegawai negeri di Kudus memang ada, namun kita pangkas dengan menaikkan Tunjangan Pokok Pegawai (TPP), bahkan TPP kita paling tinggi di Jawa Tengah. Sing penting, kamu bisa buktikan kamu bisa bekerja”, begitu disampaikan Bupati Kudus, H Mustofa merespon persoalan pungli  dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Fakultas Hukum Unisbank Semarang dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Berkeadilan di Kampus Unisbank Mugas Semarang (29/11/2016). 

Mustofa membeberkan, kita keliling ke kampung-kampung dan membuka media komunikasi  yang saya pantau terus. Pada awal kita buka komunikasi program Lapor Bupati melalui telephone, rata rata 300 SMS setiap harinya masyarakat mengeluhkan berbagai persoalannya. Kita datang kesini itu bukti kita komitmen terhadapa pemberantasan pungli, imbuhnya. Hadir dalam diskusi dari Polda Jateng,Polrestabes,Kejaksaan tinggi Jateng, akademisi dan juga aktifis LSM. 

Direktur LBH berkeadilan sekaligus dosen FH Unisbank Sukarman menuturkan, akses keadilan masyarakat tidak terpenuhi salah satunya karena maraknya pungli yang banyak terjadi dalam sektor layanan publik. Satgas Saber Pungli yang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi diharapkan tidak hanya sekedar wacana nasional, namun dapat menyentuh prilaku pungli di daerah.

“Pemberantasan Pungli dapat terjadi jika ada komitmen dari semua pihak. Paling tidak dari sisi kebijakan dirubah dengan sistem yang mudah dan tidak birokratis, tentunya juga dari masyarakat untuk berkomitmen tidak melakukan praktek-praktek pungli terhadap oknum pemerintah,” jelasnya.