Bendan Dhuwur-kopertis6.or.id – Emansipasi menempatkan perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki dalam mendapatkan posisi jabatan strategis dalam berkarier diberbagai bidang. Namun demikian, untuk bidang politik, secara kuantitas jumlahnya masih dirasa kurang.

Terkait akan hal ini, Ketua Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 Semarang Prof.Dr. Sarsintorini Putra mengatakan, sebagaimana diatur dalam undang-undang keterwakilan perempuan di Badan Legislatif  adalah 30%, namun saat ini baru terisi sekitar 17,3%, berarti ini baru mencapai separuhnya. Mengapa politik jauh dari perempuan, padahal perempuan memiliki kepentingan banyak, sehingga jangan sampai terjadi los generation.  

Sebagai upaya memenehi ketentuan prosentase yang ada tersebut, menurut Prof.Dr. Sarsintorini mengungkapkan perlunya dukungan keluarga, perlu adanya sosialisasi perundang-undangan terkait dengan hak dan kedudukan lelaki dan perempuan yang sama.

Ia mengapresiasi pihak Untag Semarang dalam penyelenggaraan sarasehan dengan mengangkat tema “Kepedulian Perempuan di Bidang Politik” yang berlangsung di kampusnya kemarin (23/4) dengan mengundang dua narasumber, yaitu Ida Budhiarti, SH,MH dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Agustina  Wilujeng, P.S.S selaku Anggota DPR RI.

Prof.Dr, Sarsintorini berharap, pada penyelenggaraan Pemilu mendatang ada peningkatan partisipasi perempuan yang menjadi Bupati, Walikota maupun jabatan strategis politik lainnya. Tetapi pesan saya, setelah jadi pejabat jangan korupsi, karena kejahatan korupsi tidak melihat jender.