Bendan Nduwur -  “Proses sertifikasi  mengharuskan dosen agar setiap saat proaktif melihat data diri  secara lengkap di PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi). Sedangkan prosedur sertifikasi   mutlak oleh Dikti dengan menggunakan data yang ada di PDPT”.

            Hal tersebut disampaikan Koordinator Kopertis VI, Prof. Mustafid, saat menyerahkan SK Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyetaraan Dosen Yayasan di kantor setempat, baru-baru ini.

             “Beban Kerja Dosen (BKD) harus memenuhi persyaratan minimal 12 SKS, berlaku bagi dosen PNS maupun dosen yayasan yang telah memiliki sertifikasi dosen. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, tunjangan sertifikasi dosen tidak bisa dibayarkan, “ ungkapnya.

            Dalam pelaksanaan tugas, dosen sangat berbeda dengan guru. Dosen dalam penilaian sertifikasi harus dapat memenuhi tridharma, meliputi transfer knowlege, mengembangkan ipteks dalam upaya pengembangan diri melalui penelitian, serta  pengabdian kepada masyarakat.

            Terhadap usulan pengabdian kepada masyarakat menurut Prof. Mustafid masih dianggap normatif.

“Sebenarnya untuk pengabdian kepada masyarakat, kita menginginkan  yang berbobot dan relevan dengan bidang ilmu”, tandasnya.

Mengenai apa yang disampaikan Prof Mustafid khususnya terhadap ketentuan minimal yang menjadi persyaratan BKD, Rektor UDINUS, Dr. Edi Noersasongko usai menerima kenaikan pangkat, mengatakan optimis bisa.

“Karena persyaratan ini merupakan ketentuan, ya harus kita upayakan.

Di Udinus saat ini memiliki 200 dosen tetap yang ada di lembaganya, sekitar 89 orang telah memperoleh sertifikasi,” jelas Dr. Edi Noersasongko.

            Dia menambahkan, terkait dengan pemberian kepangkatan oleh pemerintah kepada dosen yayasan, hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa.

            “Dalam sejarah, baru kali ini pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada pihak yayasan PTS. Semoga hal tersebut dapat memotivasi kami dalam mencerdaskan anak bangsa,”